Jumat, 17 September 2010

FENOMENA ARUS MUDIK BUKTI PEMBANGUNAN TIDAK MERATA

Tinjauan Sosio Ekonomi Fenomena Mudik
Azhar Muhammad
 
Hari raya idul fitri moment terbaik untuk kembali menyambung kekerabatan yang terabaikan oleh kesibukan aktifitas harian serta karena tuntutan pekerjaan sehingga seseorang harus berpisah sekian lama dengan keluarga. Persoalannya mengapa arus mudik hanya satu pola yaitu dari daerah tertentu ke beberapa daerah, serta ada kecenderungan tiap tahun terjadi peningkatan jumlah angka pemudik yang berasal dari wilayah tertentu? Berbagai permasalahan yang timbul mengikuti antara lain seputar kepadatan ibukota yang seolah tak terbendung.
 
Arus mudik dan lebaran tahun ini diperkirakan mencapai 15.5 juta orang atau meningkat sekitar 6,35% dibandingkan tahun lalu. Sedangkan Jakarta sedikitnya 2,2 juta warga urban akan mudik pada lebaran tahun ini. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, jumlah tersebut meningkat 7 persen dibanding tahun lalu. Dan itu pun hanya warga Jakarta, bukan Bodetabek. Berbagai persoalan klasik yang kerap terjadi selama arus mudik dan balik lebaran diperkirakan masih akan terjadi, Mulai dari masalah kemacetan, penumpukan penumpang, kriminalitas, hingga keberadaan calo diyakini masih akan menghantui para pemudik.
 
Lebaran menjadi moment yang ditunggu oleh kaum urban untuk menunjukkan kesuksesannya di perantauan. Mudik Lebaran sering digunakan oleh mereka yang bekerja di kota untuk unjuk kesuksesan kepada masyarakat di kampung bahwa dirinya, telah sukses bekerja di kota. Mulai dari baju baru dan berganti-ganti,asesories yang menghiasi seluruh tubuhnya (biasanya perempuan) handphone 3G keluaran terbaru atau pun Gadged lainya, tidak lupa kendaraan yang dibawa, Motor baru, atau mobil baru. Semakin mereka dapat menunjukkan indikator itu, mereka dapat di sebut sebagai orang yang sukses yang bekerja merantau di kota.
Fenomena mudik cermin ketidakberhasilan dalam menjalankan program pemerataan pembangunan dan perekonomian nasional. Urbanisasi membuktikan ketidakmerataan pembangunan dan distribusi hasil-hasil pembangunan di Indonesia. Sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani dan tinggal di pedesaan. Kota merupakan tempat terjadinya produksi dan proses distribusi yang banyak menyerap angkatan kerja, sehingga kota menjadi tujuan utama dari kaum urban. Apapun di kota dapat di olah menjadi uang, sehingga masyarakat yang berada di pinggiran berbondong-bondong menuju kota, untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tapi kenyataanya berjejalnya kaum pendatang di kota menyebabkan berbagai permasalahan sosial, gelandangann pengemis, kriminalitas, menurunnya sanitasi dan sebagainya.
Hal yang mendasari masyarakat di desa bergerak mencari alternatif penghidupan yang lebih baik di kota besar. Kesempatan lapangan kerja di desa yang minim juga menjadi alasan berpindahnya masyarakat ke kota. Disparitas yang tinggi antara di desa dan di kota diakui sebagai salah satu penyebab tingginya arus urbanisasi.

Permasalahan utama pembangunan di Indonesia saat ini adalah masih adanya kesenjangan pembangunan antardaerah, seperti antara Jawa dan luar Jawa, antarpulau, antarprovinsi, serta antarkabupaten/kota.

Di samping itu, masih terjadi ketidakseimbangan pertumbuhan antar kota-kota besar, metropolitan dengan kota-kota menengah dan kecil, di mana pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Bali.
Berdasarkan data Deputi Pengembangan dan Otonomi Daerah Bappenas, Syahrial menuturkan, kawasan perdesaan meliputi 82,31 persen kawasan Indonesia dengan jumlah penduduk pada 2009 sebanyak 131,8 juta jiwa atau 56,86 persen dari total penduduk. Dari jumlah penduduk perdesaan tersebut, pada Maret 2010, sebanyak 19,93 juta atau 15,12 persen dari penduduk perdesaan merupakan penduduk miskin.
Akibatnya, kata dia, arus urbanisasi akan sulit dibendung. Syahrial menyebutkan, berdasarkan hasil kajian Bappenas, pada 2015 mendatang diprediksi jumlah penduduk perkotaan akan lebih besar dibanding penduduk yang bermukim di perdesaan dengan perbandingan sebesar 56 persen penduduk kota dan 44 persen di pedesaan.
Pemerintah selaku regulator harus berupaya mengurangi disparitas dengan menekankan aspek pemerataan pembangunan dan pembukaan lapangan pekerjaan di pedesaan. “Sarana dan prasarana memerlukan pembenahan, listrik dipenuhi, lapangan kerja ditambah. Tidak hanya di sektor pertanian, tapi bisa dikembangkan ke agro-manufacturing untuk mengolah hasil pertanian di pabrik-pabrik yang ada di desa,” katanya.
 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar