Sebuah tulisan di harian KOMPAS : “Petani padi merasa dikorbankan pemerintah. Harga gabah petani tertekan pasar akibat pengusaha membeli dengan harga rendah, sedangkan bulog berpegang teguh pada standar kualitas. Petani juga tidak berdaya saat hujan menghancurkan kualitas padi mereka”cukup mengusik bathin dan nurani, aku bukan seorang petani bukan pula dari keluarga petani namun tiap hari apa saja yang aku konsumsi berasal dari jasa para petani yang semakin terpinggirkan dan tidak dilindungi oleh penguasa.
Boleh saja anda protes dengan melemparkan bukti bahwa subsidi pupuk selama ini adalah bukti perhatian dan kasih sayang pemerintah terhadap petani, ternyata program pupuk bersubsidi hanya program semu dan omong kosong pemerintah belaka. Ketika program pupuk bersubsidi masih berjalan yang diuntungkan adalah para pedagang dan distributor pupuk, harga pupuk yang sampai kepada petani tetaplah mahal, kalaupun ada yang murah sangatlah langka.
Kini Program pupuk bersubsidi akan tinggal kenangan, kesetiaan dan konsistensi pemerintah terhadap sistem ekonomi yang dianut harus kita ”Puji”. Sistem ekonomi Neo Liberal (yang dahulu sangat dibantah ketika kampanye) dengan menyerahkan semuanya kepada harga pasar, sedikit demi sedikit mulai nampak menghancurkan petani, dicabutnya pupuk bersubsidi dengan menyerahkan sepenuhnya kepada harga pasar adalah salah satu contoh nyata, disini negara tak lebih dari sekedar regulator dengan kata lain apa bedanya negara dan pengusaha, subsidi seolah menjadi kata haram.
Bukankah ada Badan Urusan Logistik alias Bulog yang akan melindungi dan menampung hasil panen petani? Bulog yang dahulu fungsinya untuk menampung hasil panen para petani, kini tak lebih seperti distributor atau pengusaha beras. Kembali cuplikan artikel di atas menjadi bukti shahih, seorang Kepala Perum Bulog Divisi Regional Jatim Agustin Fariedh menyatakan dalam menyerap beras bulog tetap berpegang pada Inpres nomor 7/2009 agar kualitas beras untuk masyarakat miskin tidak buruk, Ia berharap petani meningkatkan kualitas produksi gabah mereka agar beras dihasilkan bernilai tinggi.
Komentar Kepala Bulog seakan bertolak belakang dengan pendapat Guru Besar Ekonomi Industri Pertanian UGM M.Maksum, petani seharusnya tidak menjadi korban dari hasil panennya yang jelek akibat bencana musiman. Kesabaran petani ada batasnya, ”Batas inilah yang menentukan setia atau tidaknya petani menanam padi dan ini ancaman bagi ketahanan pangan” Ujar M.Maksum. Bisa dibayangkan ketika harga gabah terpuruk sangat murah, kemudian seluruh petani enggan untuk menenam padi karena selalu merugi, mau makan apa kita? Yang akan tertawa paling akhir adalah Menteri Perdagangan dan para Importir Beras, dengan dalih kekurangan stok beras kran impor beras pun dibuka kembali, siapa yang kembali meraup untung, petani atau makelar beras?
Seruan Menteri Pertanian Suswono agar Bulog segera merespon permintaan petani untuk membeli gabah mereka kalau memang memenuhi kualitas, nyaris tak terdengar. ”Tidak ada alasan bagi Bulog untuk tidak menerima gabah petani karena fungsi stabilisasi harga gabah dan beras memang adanya di Bulog” begitu kata Pak Menteri. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kab Lumajang, Jatim Winarno memperkirakan, jika tdak agresif membeli gabah atau beras sekarang, Bulog tidak akan kebagian beras, Indikasi tersebut mulai tampak nyata ketika pembelian beras bulog hingga 12 April lalu hanya mencapai 337.871 ton atau baru 10,6 persen dari target pembelian 2010 sebanyak 3,2 juta ton, kemana aja Kepala Bulog kita?
Permainan petani berkisar pinjam modal untuk beli benih serta pupuk, mengolah tanah, berkeringat, berdo’a dengan harapan bisa panen Sedangkan urusan kenapa keuntungan tidak pernah berpihak hal itu banyak teori akal-akalan yang berujung kapitalislah yang menikmati investasinya. Petani tidak pernah punya teori permainan bagaimana untuk bergaining, adu argumentasi, memboikot, atau memprotes pada pengambil kebijakan. Padahal secara jumlah petani adalah mayoritas profesi rakyat negeri ini dan ikut menentukan siapa pemenang pesta demokrasi.
Kembalikan kepada sistem ekonomi Pancasila, dimana Negara melindungi keberadaan rakyat kecil (Bukan penghapusan semua subsidi bagi rakyat kecil), Negara melindungi hajat hidup orang banyak (Bukan privatisasi perusahaan perusahaan negara yang mengurus hajat hidup orang banyak), Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara (Bukan dikuasai oleh Amerika dengan Freeport, Newmont, Exxon, Mobil Oil dan Negara asing lainnya), Kami rindu pemimpin rakyat yang benar-benar berpihak kepada rakyat, pemimpin yang melayani rakyat, pemimpin yang manjadi sauri tauladan rakyat, bukan pemimpin yang menebar pesona supaya memikat jatuhnya amanat ditangan selanjutnya memberlakukan rakyatnya bagaikan ’Anak Sapi Perah’.
